Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, banyak memberikan pengaruh, misalnya pilkadal dan munculnya kabupaten/propinsi baru.
Tentu saja, pemerintahan baru memerlukan kantor-kantor baru, pegawai daerah baru, infra dan suprastruktur dibangun, dst.
Kesemuanya memerlukan dana. Maka mulailah para kepala daerah berfikir untuk mendapatkannya. Perjuangan DAU di pusat, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pendirian BUMD, pembukaan pusat ekonomi bersama investor dan eksplorasi SDA, adalah beberapa di antaranya.
Ada fenomena yang berkembang di Kaltim beberapa tahun belakangan ini, yakni eksplorasi batu bara. Dari eksplorasi ini pemda memperoleh pajak sebagai PAD. Membuka lapangan kerja baru bagi warga. Pemikiran seperti ini bagus. Namun perlu di pertimbangkan seberapa banyak KP dikeluarkan dan tanggung jawab reklamasi. Sebab ini ditengarai yang membuat banjir dan kerusakan lingkungan.
Selama ini ada rumor, investor cukup menyerahkan uang jaminan ke pejabat berkenaan dengan reklamasi. Kalau sudah begini, investor tidak akan mereklamasi bekas tambangnya. Kan sudah kasih uang? Terus uang yang diterima pejabat untuk reklamasi? Siapa yang mengerjakan? Pejabat yang menerima uang? Imposible, kan? Atau untuk persiapan dana kampanye? Upss. Atau dibarter dengan Land Cruiser?
Makanya, kasih tanggung jawab reklamasi ke perusahaan, jangan bikin aturan terima uang jaminan sebab jadi 'siluman' uang itu nantinya.
--------------------------------------------------------------
Ovi Files Ovi can resize docs for mobile viewing
http://files.ovi.com